Aspek Hukum dalam Ekonomi 2

MODAL VENTURA PILIHAN PENGUSAHA

Modal Ventura adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya.

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relatif baru. Secara institusional dan formal usaha modal ventura ada setelah keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Kepmenkeu No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

1.    Perjanjian Kredit

Pinjaman terjadi apabila seseorang memerlukan barang-barang secara kredit. Penjual hanya boleh mengatur waktu pembayaran atau ia boleh mengatur pembayaran dengan angsuran. Penjanjian ini disebut “credit sale“ (jual beli kredit). Beberapa orang yang meminjamkan uang telah menyalahgunakan kedudukan penawaran yang sangat kuat dan membebankan syarat-syarat yang kasar dan banyak pada peminjam. Pada umumnya peminjaman uang diatur oleh Undang-Undang Pemberi Pinjaman Uang (the Moneylenders 1900-27).

1.    Sejarah KUHD

Perkembangan hukum dagang dimulai sejak abad pertengahan di Eropa. Pada zaman itu Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain). Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Pemerintah Nederland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab. Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya Nederland 1838 menjadi contoh pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada abad 19, Prof. Molengraaf merencakan Undang-Undang Kepailitan yang menggantikan buku III dari KUHD Nederland. Perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); Sehingga tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yaitu : “TENTANG DAGANG UMUMNYA” dan Kitab II berjudul “TENTANG HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERBIT DARI PELAYARAN”.

 

2.    Landasan Hukum Modal Ventura

a.)  Segi Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata para pihak yang terikat daam suatu hubungan hukum. Dalam kegiatan bisnis modal ventura yang dimaksud para pihak adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Dari segi hukum perdata, ada 2 sumber hukum yang mendasari usaha modal ventura, yaitu :

-       Asas kebebasan berkontrak

Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama yang dibuat dan berfungsi secara sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

-       Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Sumber hukum modal ventura yang berupa undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

b.)  Segi Hukum Publik

-       Undang-Undang di Bidang Hukum Publik

Undang-Undang di bidang Administrasi Negara yang menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya; Undang-Undang No. 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksananya; serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksananya, yang ketiganya tentang Perpajakan.

-       Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Kepeutusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995.

3.    Penghasilan Modal Ventura

Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

a.)  Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b.)  Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu.

4.    Perusahaan Pasangan Modal Ventura

Sektor-sektor perusahaan pasangan usaha modal ventura adalah perusahaan sebagai berikut :

a.)  Industri yang menghasilkan barang-barang untuk tujuan ekspor.

b.)  Industri yang menghasilkan komponen elektronika.

c.)   Industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

d.)  Usaha berskala kecil dan menengah pada semua sector usaha.

e.)  Usaha pembangunan rumah susun di daerah perkotaan yang merupakan rumah susun sederhana.

f.)    Usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan dan perikanan sebagai usaha pokoknya.

g.)  Usaha angkutan darat antarkota, atau angkutan laut dan angkutan udara.

h.)  Usaha jasa perdagangan penunjang ekspor, termasuk jasa makelar, jasa komisioner, dan jasa keagenan.

5.    Pembiayaan Modal Ventura

Ada tiga jenis pembiayaan yang ditawarkan pada pola penyertaan modal ventura, yaitu meliputi :

a.)  Penyertaan Saham Langsung

Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung dalam bentuk saham di perusahaan pasangan usaha.

b.)  Obligasi Konversi

Jenis pembiayaan ini diberikan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa, yang dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha yang sudah berbentuk perseroan terbatas.

c.)   Pola Bagi Hasil/Partisipasi Terbatas

Pola pembiayaan jenis ini dilakukan dengan menentukan suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap periode tertentu yang akan diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura.

6.    Kelebihan dan Kekurangan Modal Ventura

a.)  Kelebihan modal ventura meliputi :

-       Modal ventura tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang telah berjalan namun juga terbuka bagi perusahaan yang baru berdiri.

-       Modal ventura merupakan alternatif dana yang paling murah dibandingkan dana yang diperoleh dari lembaga pembiayaan lainnya.

-       Perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan yang bersifat ‘risk capital’ atau modal berisiko karena tidak meminta jaminan dari perusahaan pasangan usaha, seperti pinjaman kepada perbankan.

-       Modal ventura umumnya menghargai inovasi.

b.)  Kekurangan modal ventura meliputi :

-       Kriteria, persyaratan, dan proses seleksi yang dilakukan perusahaan modal ventura terbilang sangat ketat.

-       Untuk sebuah keberhasilan imbal balik yang diberikan umumnya lebih besar dari pengorbanan.

-       Sistem ‘risk capital’ dari modal ventura memberikan wewenang bagi perusahaan modal ventura untuk melakukan pembinaan, penataan, maupun perombakan manajemen dari perusahaan pasangan usaha yang menjadi mitranya.

Ada sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan penawaran ke perusahaan modal ventura, kriteria itu meliputi :

-       Manajemen yang kuat

Perusahaan ventura akan tertarik terhadap usaha yang memiliki manajemen yang kuat.

-       Pangsa Pasar yang Mapan

Usaha yang memiliki pangsa pasar yang kuat dan cukup mapan merupakan target usaha yang akan mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura.

-       Arus Kas yang Baik

Arus kas yang baik merupakan perbandingan yang signifikan antara pendapatan dengan pengeluaran.

-       Mekanisme Divestasi

Investor atau pemodal pada perusahaan modal ventura juga mempertimbangkan kemungkinan alternatif model divestasi yang lebih banyak terhadap calon perusahaan pasangan usaha yang akan bermitra.

-       Kontribusi pada Perekonomian Nasional

Pertumbuhan dan perkembangan usaha dari perusahaan pasangan usaha yang bermitra dengan perusahaan modal ventura diharapkan  dapat memberikan kontribusi dan dukungan yang nyata terhadap pertumbuhan sektor industry yang bersangkutan maupun terhadap perekonomian nasional secara umum.

7.    Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

a.)  Tujuan Modal Ventura :

-       Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan.

-       Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya.

-       Peusahaan dalam tahap pengembangan suatu produk.

-       Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.

-       Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan.

-       Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

b.)  Manfaat Modal Ventura

-       Memungkinkan berhasilnya usaha lebih besar.

-       Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan.

-       Meningkatkan Bankabilitas

-       Meningkatkan likuiditas perusahaan.

-       Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk.

8.    Tata Cara Pendirian Perusahaan Modal Ventura di Indonesia

Menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, perusahaan modal ventura merupakan salah satu bentuk perusahaan pembiayaan. Menurut kedua peraturan tersebut, perusahaan modal ventura harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Apabila perusahaan modal ventura berbentuk Perseroan Terbatas, maka saham perusahaan modal ventura dapat dimiliki oleh :

a.    Warga Negara Republik Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

b.    Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan.

Sebelum perusahaan modal ventura melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memperoleh Ijin Usaha dari Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1)). Permohonan untuk mendapatkan ijin usaha harus diajukan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :

a.)  Akta pendirian perusahaan modal ventura.

b.)  Bukti pelunasan modal yang disetor untuk perusahaan modal ventura.

c.)   Contoh perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya.

d.)  Daftar susunan pengurus perusahaan modal ventura.

e.)  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

f.)    Perjanjian usaha patungan antara pihak Indonesia dengan pihak asing, bagi perusahaan modal ventura dengan status patungan.

Referensi :

Katuuk, N.F. (n.d). Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta. Universitas Gunadarma.

Munir Fuady. 2005. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Yusuf CK Arianto. 2011. RAHASIA DAPAT MODAL & FASILITAS DENGAN CEPAT & TEPAT Kiat Jitu Mempercepat Impian Anda untuk Buka Usaha. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Djoko Muljono. 2010. PANDUAN BREVET PAJAK – Pajak Penghasilan. Yogyakarta : CV. Andi Offset.